PENGERTIAN, UNSUR, DAN FUNGSI PERENCANAAN
Belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai
pengertian istilah peren
canaan ekonomi (pembangunan). Di
kepustakaan ekonomi istilah tersebut sangat lentur. Perencanaan sering disamakan
dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap
bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai
perencanaan.
Perencanaan dapat dikatakan sebagai : Teknik atau
cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana pusat.
Menurut Mochamad Hatta, tujuan perencanaan adalah mengadakan
suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan
jalannya. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada asasnya
berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilihan secara sadar
mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas
dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah
pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi
jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan
ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus
dipilih pula.
Namun demikian, walaupun tidak ada kesepakatan pendapat di
antara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa perencanaan ekonomi mengandung
arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu
penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka
waktu tertentu pula.
Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk
memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat
pembangunan ter-tentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan
dengan perencanaan-perencanaan yang lain.
Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :
a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana
untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady socialeconomic
growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan
pendapatan per kapita.
c. Usaha untuk mengadakan perubahan
struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi
ekonomi.
d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha pemerataan pembangunan sering
disebut sebagai distributive justice.
f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga
ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
g. Usaha secara terus menerus menjaga
stabilitas ekonomi.
Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur
pokok sbb :
a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar
rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang
kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
b. Adanya kerangka rencana makro. Dalam
kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi
hubungan tersebut.
c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan
khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan
pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan
dengan seksama.
d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten
seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta
kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu
dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
e. Perencanaan pembangunan adalah program
investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi
secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana
sasaran.
f. Perencanaan pembangunan adalah
administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan tersebut.
Sementara itu, fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai
berikut :
1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya
suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan
yang ditu-jukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu
perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko
yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk
mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan
skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar
untuk mengadakan pengawasan evaluasi.
Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya
perencanaan adalah :
1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber
pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat
dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Agar perkembangan ekonomi atau
pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam
menghadapi siklus konjungtur.
PERLUNYA PERENCANAAN DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG
Dalam ilmu ekonomi kita mengenal teori keseimbangan yang
stabil (stable equilibrium). Teori ini menyebutkan bahwa jika terjadi perubahan
dari keadaan seimbang, maka akan timbul suatu reaksi dalam bentuk perubahan ke
arah yang berlawanan dengan keadaan yang pertama, sehingga akhirnya keadaan
akan kembali kepada keseimbangan semula.
Teori ini ternyata tidak dapat diterapkan pada sistem
sosial. Dalam sistem sosial tidak terdapat kekuatan yang secara otomatis
mengembalikan keadaan yang tidak stabil ke keadaan yang stabil. Dalam kenyataan
dapat kita lihat bahwa jika terjadi suatu perubahan dalam sistern sosial, maka
perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan lain yang membawa sistem tersebut
semakin jauh dari keadaan semula. Hal ini menunjukkan bahwa suatu proses
sosial cenderung kumulatif, bahkan dengan laju yang semakin cepat.
Suatu contoh dari proses kumulatif ini adalah lingkaran
setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Seperti kita ketahui, salah
satu tujuan penting perencanaan ekono mi di NSB adalah untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkat kan pertumbuhan
tersebut berarti kita perlu meningkatkan laju pembentukan
modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Tetapi
pening katan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kesulitan, di
antaranya kemis kinan masyarakat itu sendiri. Tingkat
tabungan yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah pula. Akibatnya
laju investasi rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas.
Keadaan inilah yang sering disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. Untuk
memotong lingkaran setan ini Zweig menyarankan perlunya suatu pembangunan yang
terencana. Dengan kata lain, di sinilah letak penting perencanaan di NSB.
Ada dua metoda untuk memotong lingkaran setan
kemiskinan tersebut. Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan
mencari modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi,
dan kedua adalah dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut
industrialisasi dengan kemampuan sendiri.
Dasar pemikiran timbulnya perencanaan di NSB itu adalah
untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di NSB
biasanya belum sempurna karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan NSB-NSB dengan
mekanisme seperti itu, sehingga perekonomian dldominasi oleh sektor non-uang. Pasar
produk, faktor produksi, modal, dan uang tidak terorganisir dengan baik
sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan
,iasa tidak terjadi. Untuk menghapuskan ketidaksempurnaan pasar
tersebut, yakni agar mobilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber dapat lebih
efisien, maka diperlukan suatu perencanaan.
Kebutuhan perencanaan di NSB juga didorong oleh keinginan
untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena langkanya modal dan melimpahnya
tenaga kerja, maka masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang sulit
dipecahkan di NSB. Oleh karena itu, perlu adanya badan perencana yang
terpusat yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan ini. Pembangunan
ekonomi yang cepat membutuhkan pembangunan sektor pertanian dan industri yang
kuat, pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, dan pengembangan sektor
perdagangan luar negeri dan domestik yang harmonis. Semua ini memerlukan
investasi yang serentak di berbagai sektor, dan hal tersebut hanya mungkin
dilakukan melalui perencanaan pembangunan.
Kebutuhan pengembangan sektor pertanian bersama-sama dengan
sektor industri tersebut timbul dari kenyataan bahwa pertanian cian industri
saling terkait satu sama lain. Reorganisasi pertanian akan menguranyi
surplus tenaga kerja yang pada gilirannya tenaga kerja tersebut akan dapat
diserap oleh sektor industri. Lebih dari itu, pembangunan pertanian juga
penting untuk memasok kebutuhan bahan mentah sektor industri tersebut.
Sektor pertanian dan industri tidak akan dapat
berkembang tanpa adanya faktor penunjang yang berupa infrastruktur, misalnya
pembangunan jaringan transportasi: jalan raya, rel kereta api, dan jembatan;
jaringan telekomunikasi: telepon, fax; listrik, waduk, dan sebagainya. Begitu
pula lembaga pendidikan dan latihan, kesehatan masyarakat, dan perumahan
diperlukan untuk tersedianya tenaga yang trampil dan terlatih. Perusahaan
swasta tidak akan tertarik untuk membangun infrastruktur seperti itu
karena kurang "menguntungkan", sehingga pihak pemerintahlah yang
harus mem bangunnya.
Pengembangan perdagangan selain memerlukan pembangunan
sektor per-tanian dan industri juga memerlukan adanya lembaga keuangan. Belum
ber-kembangnya pasar uang dan pasar modal di kebanyakan NSB menjadi salah satu
kendala pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karena itu
peme-rintahlah yang diharapkan mengatasi ketidaksempurnaan keadaan perekonomian
ini dengan membangun suatu pasar uang dan lembaga keuangan lainnya. Pengawasan
dan pengaturan aspek perdagangan ini dapat dilakukan oleh Badan Perencana.
Singkat kata, perencanaan pembangunan sangat diperlukan dan
merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB. Perencanaan
yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan
kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita,
me-ningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.
SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI
Selama dua dekade sejak tahun 1950, dunia ditandai dengan
munculnya bangsa-bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan ekonomi dan
politik yang berkembang cukup pesat dalam dunia internasional. Negara-negara
sedang berkembang (NSB) tersebut semakin meningkat aspirasinya untuk mengejar
ketertinggalannya di bidang ekonomi dari negara-negara maju. Hal ini
ditunjukkan oleh diterimanya secara universal perencanaan pembangunan sebagai
sarana yang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar
dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam
beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang
utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu
negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan
ekonomi adalah gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.
Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran
(target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu
jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh
(komprehensif) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif
menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan
rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian
nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri, dan
sebagainya.
Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB
mengemukakan bahwa perekonomian pasar (market economy) yang tidak terkendali
dapat, dan seringkali, mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami
kemandegan ekonomi, gejolak harga, dan tingkat pengerjaan (employment) yang
rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak
sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana
memobilisir sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu
perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan dengan lancar, cepat, dan seimbang. Oleh karena itu,
perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang esensial untuk mengarahkan
dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB.
Di dunia ini seringkali orang membagi sistem perekonomian
secara umum menjadi 2 yaitu perekonomian pasar (market economy) dan
perekonomian berencana (planned economy). Namun demikian sebenarnya tidak ada
perekonomian yang benar-benar berencana ataupun yang benar-benar tidak
berencana, karena masalah perencanaan adalah suatu masalah kadar atau
derajatnya saja.
Sebagai contoh: suatu analisis tentang perekonomian sosialis
yang terdesentralisasi. Dalam konteks suatu sistem pasar adalah masuk akal jika
harga-harga dalam perekonomian sosialis seperti ini ditentukan oleh kekuatan
pasar penawaran dan pasar permintaan dan harga tersebut mempunyai peranan kunci
dalam proses pengalokasian sumberdaya secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dari sudut pandang yang statis tentang
alokasi sumber-daya yang optimal dan efisien secara ekonomis, sistem sosialis
yang terdesentralisasi dapat dikatakan termasuk kategori pasar. Namun
demikian, sejauh bahwa tingkat tabungan ditentukan oleh badan perencanaan pusat
dan secara sadar menyisihkannya untuk membiayai investasi pada masa yang akan datang,
maka aspek dinamis dari sistem sosialis yang terdesentralisasi tersebut
menunjukkan suatu hubungan yang erat dengan perekonomian berencana. Oleh karena
itu, untuk menghindarkan hal-hal yang lebih membingungkan, maka pada pembahasan
selanjutnya nanti akankita bedakan tiga macam perencanaan ekonomi yang
utama.
PROSES PERENCANAAN EKONOMI
Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya ke
empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada
saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target
kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesernpatan kerja, distribusi
pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus
mene-tapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika
terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan
yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencana) akan
memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan fungsi dan
target-target tujuan yang biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang
menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP
6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan (employment) sebesar 4
persen per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk
mengembangkan program-pro¬gram untuk mencapai tujuan tersebut. Alternatif
ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat
(urut-urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan,
misalnya pertumbuhan dan pengerjaan (employment), yang akhirnya lebih
memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada
tahap pertama proses perencanaan (ekonomi).
Tahap kedua adaiah mengukur ketersediaan
sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut:
tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga
kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kesemuanya itu, bersama dengan
keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang
mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target-targetnya.
Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan
untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan
untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek
investasi-seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik,
pusat-pusat kesehatan-yang termasuk dalam perencanaan nasional; kebijaksanaan-kebijaksanaan
harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi
yang semuanya ini bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk
mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan
(perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi
hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan
lainnya.
Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan
kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional
(welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan
organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development
strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun).
Rangkaian perencanaan sperti ini hanya akan dapat
berjalan dengan balk jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan
sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana. Sayangnya,
para pemimpin politik tidak selalu mampu berbuat demikian. Mereka lebih
suka pernyataan-pernyataan tentang tujuan-tujuan yang besar tetapi tidak jelas. Para perencana
biasanya berpikir dalam kerangka waktu yang panjang (beberapa tahun), sedangkan
pertimbangan-pertimbangan politis mengatur wawasan-wawasan yang lebih pendek. Dalam
beberapa kasus para pemimpin tidak bisa secara rasional menetapkan
prioritas-prioritas sesuai teori tanpa memiliki pandangan terlebih dahulu
tentang trade-off di antara tujuan-tujuan, misalnya berapa banyak pertumbuhan
nasional harus dikorbankan untuk meningkatkan pengerjaan yang diinginkan?
Suatu perubahan dalam rangkaian perencanaan bisa membantu
untuk mengelakkan jalan buntu itu. Para perencana bisa memulai dengan
menetapkan seperangkat tujuan alternatif dan prioritas-prioritas, kemudian
menyiapkan strategi-strategi alternatif (rangkaian kegiatan), yang
masing-masing dirancang untuk menunjukkan yang terbaik pada suatu
prioritas-prioritas yang berbeda. Hal ini memberi pembuat keputusan
politik suatu ukuran trade-off di antara tujuan-tujuan yang berbeda. Juga
mengurangi pilihan di antara tujuan-tujuan yang berlawanan bagi penentuan
investasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di mana lebih mudah untuk mencapainya
pemenuhan tujuan yang aktual.
Dari uraian di atas, mungkin tampak bahwa proses perencanaan
itu penting, melebihi dari perencanaan yang dihasilkannya. Dengan melihat bahwa
para politisi kurang memahami ilmu ekonomi, para perencana harus lebih
konstruktif dengan mencoba untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi
ke dalam proses pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen-elemen yang
bisa dihitung oleh para ekonom, dan mengindentifikasikan elemen-elemen yang
tidak bisa dikuantifikasikan. Ini merupakan proses pendidikan bagi para pemimpin
poiitik tentang ekonomi secara umum dan perekonomian negaranya sendiri secara
khusus.Dengan menunjukkan dan menjelaskan trade-off dalam pilihan-pilihan di
antara proyek-proyek alternatif dan strategi-strategi, perencana bisa membantu
para politisi untuk memehaminya lewat implikasi¬implikasi ekonomi dari
keputusan-keputusan perencanaan dan kendala-kendala serta peluang-peluang yang
diberikan sistem ekonomi tersebut. Akhirnya, proses pendidikan bagi para
politisi melalui perencanaan tersebut akan dapat mengarah kepada
kebijak-sanaan-kebijaksanaan politik yang lebih terbuka dan pada akhirnya
memperbaiki kinerja (performance) ekonomi yang merupakan tujuan akhir dan
perencanaan pembangunan.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN KAPITALIS
Perencanaan memainkan peranan yang sangat penting dalam
proses ekonomi-bahkan di dalam perekonomian yang didominasi pihak swasta
sekalipun, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang di negara kapitalis
walaupun secara tidak langsung. Dalam perekonomian tersebut, perencanaan
pada umumnya merupakan usaha yang dengan sadar dilakukan pemerintah mencapai
pertum-buhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang
stabil melalui berbagai instrumen kebijaksanaan fiskal dan moneter.
Oleh karena sistem mekanisme pasar yang benar-benar bebas
dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh
gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu
siklus usaha, maka pemerintah berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan
yang akan mencegah ketidak-stabilan ekonomi tersebut sambil tetap
merangsang pertumbuhannya. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah
terutama kebijaksanaan di bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan
luar negeri.
Tingkat pengerjaan yang lebih besar dan pendapatan yang
lebih tinggi bagi penduduk yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya
kebijaksanaan ekspansi moneter, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan
penyesuaian tarif pajak. Inflasi dan deflasi diatasi melalui
kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, penyesuaian tingkat bunga, dan garis
pedoman mengenai harga upah. Gejolak neraca pembayaran dinetralisir
melalui penyesuaian tarif, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang
pajak.
Seluruh alat kebijaksanaan di atas meskipun aktif, tetapi
bersifat tidak langsung. Bersifat aktif dalam pengertian bahwa kesemuanya
mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan. Sedangkan bersifat tidak
langsung dalam pengertian bahwa kebijaksanaan tersebut hanya dimaksudkan untuk
menciptakan keadaan yang menguntungkan, di mana para pengambil keputusan dari
pihak swasta dipengaruhi untuk berperilaku dengan suatu carayang
memungkinkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil secara terus menerus.
Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi dikebanyakan
perekonomian kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang ditetapkan,
tetapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan dasar analisis trend masa
lalu dan proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN SOSIALIS
Perencanaan ekonomi dalam perekonomian sosialis dikaitkan
terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni ini bubar) dan
perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) di
mana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian
melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat
sasaran yang telah dite-tapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat
merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan
komprehensif. Sumberdaya, baik material maupun finansial, dialokasikan
tidak atas dasar harga-harga pasar serta keadaan penawaran dan permintaan
sebagaimana dalam perekonomian kapitalis, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan akan material,
tenaga kerja, dan modal dari rencana keseluruhan.
Jadi, perbedaan yang esensial antara perencanaan dalam
perekonomian kapitalis dan dalam perekonomian sosialis adalah rangsangan versus
pengendalian (inducement versus control).
Peranan perencanaan dalam perekonomian kapitalis hanya
berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan
pertumbuhan yang stabil yang diinginkan melalui alat
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung. Sementara itu
peranan perencanaan dalam perekonomian sosialis bukan hanya menetapkan
seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi
yang diinginkanakan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya dengan
mengendalikan secara langsung kegiatan dari hampir seluruh unit-unit produksi
dalam perekonomian secara keseluruhan.
Dengan kata lain, perekonomian di negara-negara komunis pun
tidak ada yang seratus persen direncanakan secara terpusat. Sebagai
contoh, di mantan negara Uni Sovyet, aspek ekonomi pasar telah menjadi sesuatu
hal yang semakin meningkat dalam produksi, distribusi, dan penetapan harga
sejumlah besar barang-barang konsumsi.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN
Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan
kelembagaan di mana sebagfan dari sumberdaya produktif dimiliki dan dikelola
oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Besarnya
proporsi yang tepat antara pemilikan pemerintah dan sektor swasta berbeda dari
satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian, tidak seperti
perekonomian kapitalis yang biasanya pemilikan pemerintah hanya kecil sekali,
maka perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang
sangat besar.
Sektor swasta perekonomian campuran tersebut biasanya
terdiri dari 3 bentuk pemilikan individu yang berbeda yaitu:
(1) sektor tradisional yang
subsisten yang terdiri dari pertanian swasta dalam skala kecil dan industri
kecil barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke pasar
setempat.
(2) perusahaan-perusahaan
kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan
pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang pribumi.
(3) perusahaan asing dan perkebunan
berskala besar yang terutama sekali melayani pasar luar negeri. Modal bagi
perusahaan- perusahaan ini biasanya datang dari luar negeri.
Dalam keadaan lingkungan kelembagaan semacam itu tampak dua
aspek utama dari perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran yaitu:
(1) Penggunaan tabungan
masyarakat dan pembayaran dari luar negeri dilakukan dengan sengaja oleh
pemerintah untuk melaksanakan investasi-investasi pada proyek pemerintah dan
memobilisir serta menyalurkan sumberdaya yang langka ke bidang-bidang yang bisa
diharapkan akan memberi sumbangan ke arah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam
jangka panjang. Misalnya, pembangunan jalan kereta api, sekolah-sekolah,
pembangunan iistrik tenaga air, dan infrastruktur-infrastruktur lainnya, dan juga
pendirian industri-industri impor.
(2) Kebijaksanaan pemerintah
untuk mempermudah, merangsang, meng-arahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan
mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi
antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah
pusat.
Sifat kompromi dari keadaan tersebut yaitu antara rangsangan
kapitalis dan pengendalian sosialis tampak jelas dari karakteristik perencanaan
dalam perekonomian campuran tersebut. Oleh karena kebanyakan NSB termasuk dalam
jenis "campuran", maka para ahli ekonomi dunia terdorong untuk
mengambil kesimpulan bahwa negara-negara tersebut memerlukan suatu tingkat
perencanaan tertentu untuk mengatasi masalah kemiskinan, kebodohan, dan wabah
penyakit.
Keharusan akan adanya perencanaan di NSB tersebut disebabkan
oleh keadaan-keadaan kelembagaan yang memaksa yaitu tidak adanya pasar yang
terorganisir dengan baik, kebutuhan akan transformasi kelembagaan yang cepat,
kebutuhan untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka ke dalam bidang-bidang
yang produktif, dan adanya dampak psikologis dari suatu program tujuan
nasional.
SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN SUATU PERENCANAAN
Menurut Jhingan (1983) perumusan dan kunci keberhasilan
suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini:
1. Komisi Perencanaan
Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan
suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. Komisi
tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian dan sub-bagian yang dikoornidinir di
bawah sejumlah ahli, seperti ahli ekonomi, ahli statistik, insinyur dan
ahli-ahli lainnya yang ahli dalam aspek perekonomian
2. Data Statistik
Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang
menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala
kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi
dan data statistik serta sumber-sumber daya potensial lain seperti
sumberdaya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara
tersebut. Data yang berhubungan dengan potensi sumber daya ini sangat
diperlukan untuk menentukan arah dan prioritas suatu perencanaan. Oleh
karena itu pembentukan suatu jaringan kantor statistik dari pusat
hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi dan data statistik menjadi
suatu kebutuhan yang utama.
3. Tujuan
Rencana dapat menetapkan pula tujuan-tujuan seperti halnya:
peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, pengurangan
ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta pemusatan kekuatan
ekonomi, peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan
kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan, dan sebagainya. Berbagai
sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan
disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
4. Penetapan Sasaran dan Prioritas
Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu
tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro
hendaknya dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan
dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral hendaknya disesuaikan
dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. Keserasian
pencapaian tujuan ini memerlukan adanya skala prioritas. Skala prioritas
ini harus ditentukan atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang
dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Rencana
dan proyek seperti itu perlu dilaksanakan dengan suatu prioritas tertentu.
Prioritas ini tidak dijalankan secara kaku, tetapi secara luwes.
5. Mobilisasi Sumberdaya
Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh
pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber
pembiayaan ini bisa berasal dad sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik).Sumber dana domestik
yang utama didapatkan dari tabungan, laba perusahaan negara, dan pajak. Sumber
luar negeri berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri dan penaman modal
asing. Yang perlu diperhatikan dalam hal pembiayaan pembangunan ini adalah
jangan sampai mengakibatkan efek inflasioner dan tekanan pada neraca
pembayaran. Dan pada saat yang sama harus mampu mendorong tabungan bagi sektor
perusahaan dan rumah tangga di dalam negeri.
6. Keseimbangan dalam Perencanaan
Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan
dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode
perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi, antara permintaan dan
penawaran terhadap suatu produk, antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja,
dan antara devisa dan permintaan terhadap impor sangat diperlukan.
Ada dua jenis keseimbangan yang diperlukan dalam suatu
perencanaan.
· Pertama,
keseimbangan fisik yang meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output
dengan jumlah dan jenis investasi. Perencanaan juga memerlukan keseimbangan
antara output berbagai sektor perekonomian. Ini dicapai melalui teknik
input-output, karena output dari satu sektor atau industri merupakan input bagi
sektor atau industri lainnya. Keseimbangan fisik penting bagi konsistensi
internal suatu perencanaan, kalau tidak, berbagai hambatan fisik seperti
kekurangan bahan mentah. tenaga kerja, dan sebagainya akan timbul dalam
perekonomian.
· Kedua
adalah keseimbangan moneter (keuangan) yang meliputi keseimbangan antara
pendapatan masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia bagi mereka untuk
konsumsi, antara dana yang dipakai untuk investasi swasta dengan jumlah barang
investasi yang tersedia untuk investor swasta, antara dana yang dipakai untuk
investasi pemerintah dengan jumlah barang investasi yang diproduksi oleh sektor
negara, dan keseimbangan antara pembayaran luar negeri dengan penerimaan luar
negeri.
Adanya ketidakseimbangan di sektor keuangan ini akan
mengakibatkan ketidakseimbangan pada penawaran dan permintaan barang-barang
fisik sehingga akan mengakibatkan tekanan inflasioner dan kesulitan neraca
pembayaran selama periode perencanaan.
7. Sistem Administrasi yang Efisien
Administrasi yang baik, efisien dan tidak korup adalah
syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis menganggap administrasi
yang kuat, baik, dan tidak korup merupakan syarat utama bagi keberhasilan suatu
peren-canaan. Pemerintah Pusat di NSB seharusnya tidak mengambil keputusan
ekonomi penting secara tergesa-gesa tanpa lebih dahulu diuji dan
diper¬timbangkan secara matang oleh para teknokrat. Di berbagai
departemeri harus ditunjuk staf administrasi yang cakap dengan tugas utama
menyiapkan laporan kelayakan yang baik mengenai proyek yang diusulkan. Mereka
harus memperoleh pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek,
melaksanakannya sesuai jadwal, mengubahnya jika timbul hambatan mendadak yang
tidak diharapkan, dan mengevaluasinya dari waktu ke waktu. Tanpa peralatan
administrasi seperti itu, perencanaan pembangunan tidak akan berhasil
di NSB. Lewis dengan tegas mengatakan bahwa, tanpa adanya administrasi
seperti itu (yang baik) pemerintah lebih baik membiarkan semuanya berjalan
bebas tanpa campur tangan (laissez-faire) daripada mereka berpura-pura
melakukan perencanaan. Keberhasilan luar biasa perencanaan pembangunan di
Rusia dapat dikaitkan dengan tatanan Partai Komunis yang sangat terlatih dan
disiplin bagai pendeta. Dalam membuat suatu rencana, tulis Lewis di
kesempatan lain, teknik merupakan bagian dari kebijak-sanaan. Pembangunan
ekonomi tidak sangat rumit, rahasia keberhasilan perencanaan lebih banyak
terletak pada politik yang bijaksana dan administrasi negara yang baik.
8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat
Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang
tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang
mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini Lewis mencatat
unsur-unsur utama kebijaksanaan pembangunan yang meliputi:
(i) penyelidikan potensi pembangunan; survei
sumberdaya nasional, penelitian ilmiah; peneli-tian pasar;
(ii) penyediaan prasarana yang memadai (air,
listrik, transportasi dan telekomunikasi) apakah oleh badan usaha negara atau
swasta;
(iii) penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga
pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan ketrampilan yang diperlukan;
(iv) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan
perekonomian, khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah,
perusahaan, dan transaksi ekonomi;
(v) bantuan untuk mencip¬takan pasar yang lebih
banyak dan dan lebih baik;
(vi) menemukan dan membantu pengusaha yang potensial,
baik dalam negeri maupun luar negeri;
(vii) peningkatan pemanfaatan sumber daya secara
lebih baik, baik swasta maupun negara. Keberhasilan perencanaan
pembangunan dapat dinilai terutama dengan menguji berbagai usulan dari
masing-masing unsur tersebut.
Kebijaksanaan yang baik dapat membantu keberhasilan suatu
perencanaan, tetapi dia tidak dapat menjamin keberhasilan. Karenanya,
Lewis menyamakan perencanaan pembangunan dengan obat. Obat yang berada di
tangan seorang praktisi yang baik dapat memberikan hasil yang manjur, tetapi
masih mungkin terjadi bahwa pasien yang diharapkan hidup ternyata mati dan yang
diharapkan mati ternyata hid up.
9. Administrasi yang Ekonomis
Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam
administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan
pemerintahan. Masyakarat harus merasa yakin bahwa setiap rupiah yang
mereka bayarkan kepada pemerintah melalui pajak dan pinjaman dipergunakan
sebagaimana mestinya bagi kesejahteraan dan pembangunan mereka, dan fidak
dihambur-hamburkan.
10. Dasar Pendidikan
Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar
pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan
standar moral dan etika masyarakat. Seseorang tak dapat mengharapkan
adanya administrasi yang ekonomis dan berdaya-guna kalau masyarakat tidak
mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat
dicapai tanpa membangun lebih dulu dasar pendidikan yang kuat yang mengajarkan
pengetahuan akademis maupun teknis secara berimbang. Tanpa menciptakan
manusia yang jujur dan berdaya-guna di dalam negara, tidak akan mungkin
menyusun perencanaan ekonomi dalam skala besar.
11. Teori Konsumsi
Menurut Galbraith (1962), satu syarat penting dalam
perencanaan pembangunan moderen adalah bahwa perencanaan tersebut harus
dilandasi oleh teori konsumsi. Negara Sedang Berkembang tidak harus
demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang yang ada di
dalam peringkat pola pendapatan yang dapat dibeli oleh keluarga tertentu. Sepeda
murah di negara berpendapatan rendah adalah lebih penting dibandingkan dengan
mobil murah. Sistem penerangan listrik yang murah untuk daerah pedesaan
adalah lebih baik ketimbang sistem kapasitas tinggi yang menggunakan peralatan yang
talk dapat dioperasikan masyarakat. Di atas segalanya perhatian utama
harus ditekankan pada penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi
secara berdaya-guna dan berlimpah, karena kesemua itu merupakan keperluan
paling mendasar.
12. Dukungan Masyarakat
Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi
keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan
memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Perencanaan ekonomi harus di
atas kepen-tingan golongan, tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut
harus memperoleh persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, suatu
perenca-naan harus dianggap sebagai Rencana Nasional bila rencana tersebut
disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, tanpa dukungan
masyarakat talk ada perencanaan yang dapat berhasil. Untuk hal tersebut
Lewis mengatakan bahwa, semangat rakyat adalah minyak pelumas perencanaan
sekaligus bahan bakar pembanguan ekonomi. Semangat rakyat adalah kekuatan
dinamis yang memungkinkan segalanya.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional
didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada
usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa
perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak
memungkinkan pelaksa-naannya secara baik.
Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama:
• Tahun 1947 dimulai suatu
perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi
Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan
terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, per-industrian dan kehutanan.
• Tahun 1952 dimulai
usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intlnya adalah
tetap sektor publik.
• Tahun 1956-1960 telah
berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun.
• T ahun 1961-1969 berhasii
disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka
waktu 8 tahun inl terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun.
Program stabilisasi dan rehabilitasi ekoromi pembangunan
sejak Orde Baru sebenarnva berpangkai pada Nation Building Approach dalam
kerangka:
1. Jangka panjang; pendekatan pembangunan
bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu
(unified dan integratif) antara berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. Jangka menengah: pendekatan pembangunan
ekonomi dan sosial dengan lebih bertitik berat pada pembanuuna,n sektor
pertanian dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan menuju kesejahteraan
dan keadilan sosial.
Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) disusun
dan dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969, diikuti dengan Repelita
selanjutnya. Kegiatan perencanaan dilakukan terutama oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Dalam perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam
penyusunan suatu strategi pembangunan nasional sebagaimana telah diungkapkan,
Indonesia pun tidak melepaskan diri dad asas politik ekonomi yang dianut Hal ini
telah dicantumkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 dan penjelasannya yaitu
Demokrasi Ekonomi.
Sebagai ilustrasi make dapat kita pakai GBHN sebagai pola
umum Pembangunan Indonesia berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan
bangsa. Pelaksanaannya akan dilaksanaKan secara bertahap melalui
Repelita-repelita sebagai perencanaan pembangunan jangka menengah yang
pende-katannya lebih merupakan pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan dalam
pola umum pembanqunan nasional tersebut telah dibuat pula cara peiaksa-naannya
secara lebih operasional yaitu dengan sistern perencanaan tahunan dan mekanisme
APBN.
Dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut telah banyak
dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti, namun dernikian juga masih kelihatan
bahwa banyak tujuan yang mendasar masih jauh dari terwujud. Bahkan mungkin ada
arah pelaksanaan yang beium sesuai dengan persrektif yang dikehendaki dengan
amanat UUD 1945.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar