Para Pelaku Ekonomi

A. PENGERTIAN PELAKU EKONOMI

Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, perusahaan/sektor usaha dan pemerintah. Pemerintah selain sebagai pelaku ekonomi juga berperan aktif sebagai pengawas, kontroler dan koordinator dalam kegiatan ekonomi agar tercipta iklim yang kondusif.

B. PELAKU EKONOMI  DALAM KEGIATAN POKOK EKONOMI

 1) RUMAH TANGGA KELUARGA

1.Rumah Tangga Keluarga sebagai Produsen

Rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, keahlian dan modal. Kegiatan produksi yang dilakukan dalam rumah tangga keluarga adalah menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan pelaku ekonomi lainnya. Dalam kegiatan ini rumah tangga keluarga memperoleh penghasilan/pendapatan dalam bentuk uang.

2. Rumah Tangga Keluarga sebagai Distributor

Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh rumah tangga bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membuka toko atau warung, menjadi pedagang keliling atau pedagang asongan.

3. Rumah Tangga Keluarga sebagai Konsumen

Rumah tangga keluarga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi rumah tangga adalah:

Jumlah pendapatan keluarga

Jumlah anggota keluarga

Tingkat harga barang atau jasa

Status sosial ekonomi keluarga

2) MASYARAKAT

1. Masyarakat sebagai Produsen

Masyarakat sebagai produsen mencakup berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan, misalnya kegiatan usaha, berdagang, bercocok tanam, beternak, dll. Dalam kegiatan usaha, yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah sektor usaha informal yang mempunyai ciri- ciri:

Tidak memiliki alat-alat produksi yang canggih.

Tidak memiliki pendidikan/keahlian khusus.

Dapat membuka lapangan kerja yang tidak sedikit jumlahnya.

Hanya memiliki ruang lingkup usaha ekonomi yang sempit dan kecil.

Contoh kegiatan ekonomi sektor usaha informal: pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling.

2. Masyarakat sebagai Distributor

Masyarakat sebagai distributor diwujudkan dalam bentuk terjadinya proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

3. Masyarakat sebagai Konsumen

Masyarakat adalah pengguna (konsumen) “public goods” atau produk-produk umum, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.

 3) PERUSAHAAN

Perusahaan sebagai Produsen

Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya selalu menghasilkan barang atau jasa. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah:

Menentukan barang/jasa yang akan diproduksi

Menentukan bagaimana pengelolaan barang/jasa

Memastikan barang/jasa yang akan diproduksi dibutuhkan oleh masyarakat

2. Perusahaan sebagai distributor

Hal-hal yang dilakukan perusahaan sebagai distributor:

Mengadakan kegiatan promosi

Mengadakan kegiatan perdagangan

Membuka agen atau cabang

Memiliki armada angkutan

3. Perusahaan sebagai Konsumen

Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan proses produksi yang dijalankan, antara lain:

Pengadaan bahan pokok

Pengadaan alat/sarana

Pembayaran upah karyawan

4).NEGARA

1. Negara sebagai Produsen

Kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain:

Membangun pembangkit tenaga listrik

Membangun sarana transportasi

Membangun perusahaan air minum

2. Negara sebagai Distributor

Negara sebagai distributor memiliki kewajiban untuk menyalurkan barang dan jasa dari yang berlebihan kepada yang kekurangan sehingga hasil-hasil produksi dapat dinikmati seluruh rakyat. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah antara lain:

Menyalurkan energi listrik melalui PLN

Menyalurkan jasa telepon melalui Telkom

3. Negara sebagai Konsumen

Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

Membayar gaji pegawai

Menggunakan tenaga ahli

Menggunakan alat-alat kantor

Memanfaatkan energi listrik

4. Negara sebagai Pengatur Ekonomi

Peranan negara/pemerintah sebagai pengatur ekonomi:

Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak terkendali

Membangun modal sosial seluas-luasnya

Menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain:

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal menyangkut dua aspek yaitu:

Aspek kualitatif, yaitu menyangkut jenis-jenis pajak, pembayaran dan subsidi.

Aspek kuantitatif, yaitu menyangkut dana yang harus dikumpulkan dan dibayarkan.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Kebijakan moneter mencakup:

Kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah cadangan minimum BI.

Kebijakan kredit, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan kredit secara selektif.

Kebijakan diskonto, yaitu kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan/menurunkan suku bunga BI.

Kebijakan politik pasar terbuka, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual/membeli surat-surat berharga kepada masyarakat.

C. PELAKU EKONOMI

Pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 sektor usaha formal yaitu BUMN, BUMS dan Koperasi.

      1)   BUMN ( Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki pemerintah.

Tujuan kegiatan BUMN:

a.   Untuk menambah keuangan kas negara

b.   Membuka lapangan kerja

c.    Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Alasan pemerintah mendirikan BUMN adalah:

a.   Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang tidak dilakukan oleh swasta.

b.   Untuk mengendalikan bidang-bidang usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Peranan BUMN dalam perekonomian nasional adalah :

a.   Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh  sekelompok masyarakat tertentu.

b.   Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

c.   Membuka lapangan kerja.

d.   Melakukankegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hidup hajat hidup orang banyak.

e.   Sebagai sumber pendapatan negara.

Kebaikan BUMN :

a.   Modal dari pemerintah

b.   Mengutamakan pelayanan umum

c.   Memiliki kekuatan hukum yang kuat

d.   Organisasi disusun secara mantap

Kelemahan BUMN:

a.   Pengambilan keputusan lamban karena panjangnya birokrasi.

b.   BUMN banyak merugi

c.   Organisasinya sangat kaku.

      2).  BUMS  ( Badan Usaha Milik Swasta )

BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki swasta secara individu atau kelompok.

Tujuan kegiatan BUMS:

a.   Mengembangkan dan memperluas usaha usaha

b.   Membuka lapangan kerja

c.    Memperoleh laba-laba sebesar-besarnya.

Peranan BUMS dalam perekonomian nasional adalah:

Sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan perekonomian.

Membantu pemerintah dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah.

Meningkatkan penerimaan dan devisa negara

4. Menciptakan lapangan kerja.

Kebaikan BUMS adalah :

a.   Meningkatkan pendapatan negara

b.   Meningkatkan ekspor import

c.    Memperluas lapangan kerja

Kelemahan BUMS adalah :

a.   Menimbulkan persaingan pasar tidak sehat (monopoli)

b.   Penyalahgunaan potensi sumber daya (eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya)

c.    Berkurangnya devisa karena keringanan bea masuk.

d.   Berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak.

3).  Koperasi

Pengertian koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian SHU secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa

4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

5. Kemandirian

Landasan koperasi:

1. Landasan idiil adalah Pancasila

2. Landasan struktural adalah UUD 1945

3. Landasan operasional adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan AD/ART koperasi

4. Asas koperasi adalah kekeluargaan

5. Modal  koperasi berasal dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan , hibah) dan modal pinjaman (dari bank, dari koperasi lain atau sumber pinjaman lain).

6. Alat kelengkapan koperasi adalah rapat anggota, pengurus koperasi dan pengawas koperasi.

Tujuan koperasi:

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya

Mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya

Ikut membangun tatanan perekonomian nasional

Manfaat koperasi:

Memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada anggota

Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

Meningkatkan kualitas kehidupan anggota

Memperkokoh perekonomian rakyat

Jenis-jenis koperasi:

a. Menurut sifat usahanya:

1. Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang usahanya menyediakan barang-barang konsumsi.

2. Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang usahanya menghasilkan daya guna barang atau jasa.

3. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang usahanya menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya.

4. Koperasi  Jasa, yaitu koperasi yang usahanya memberikan pelayanan jasa.

5. Koperasi Serba Usaha, yaitu koperasi yang usahanya meliputi berbagai macam bidang.

b. Menurut tingkatannya:

1. Koperasi Primer, yaitu koperasi yang wilayahnya meliputi satu desa, kelurahan atau kecamatan.

2. Koperasi Pusat, yaitu koperasi yang wilayahnya meliputi kabupaten atau kota.

3. Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang wilayahnya meliputi satu propinsi.

4. Koperasi Induk, yaitu koperasi yang berada di tingkat nasional.

c. Menurut golongan anggotanya:

1. Koperasi Pemuda

2. Koperasi Pegawai Negeri Sipil

3. Koperasi Sekolah

4. Koperasi TNI dan Polri

5. Kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia

Kedudukan koperasi:

Soko guru perekonomian nasional

Bagian integral tata perekonomian nasional

Berperan serta dalam kehidupan ekonomi bangsa

Fungsi dan peran koperasi

Menurut UU No 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah:

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

Memperkokoh perekonomian rakyat

Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia:

a.   Mengembangkan potensi  kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b.   Berperan aktif dalam meningkatkan  kualitas hidup manusia.

c.    Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d.   Mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Selain  ketiga usaha formal diatas (BUMN, BUMS dan Koperasi) terdapat usaha-usaha informal yaitu bidang usaha bermodal kecil, alat produksi terbatas dan tanpa bentuk badan hukum.

Ciri-ciri usaha informal adalah :

a.   Kegiatannya tidak terorganisir secara baik.

b.   Pada umumnya tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah.

c.   Pola kegiatanya tidak teratur atau tidak tetap baik tempat maupun waktu.

d.   Modal usaha dan peralatannya relatif kecil.

Peranan usaha  informal dalam perekonomian Indonesia :

a.   Dapat menyebarluaskan hasil produk tertentu

b.   Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.

c.   Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan  harga yang relatif murah

d.   Mengurangi pengangguran.

Sektor usaha informal antara lain:

Pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya di tempat-tempat strategis, seperti di pinggir jalan, di bawah pohon, dan lain-lain.

Pedagang keliling, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara berkeliling dengan jalan kaki atau kendaraan bermotor.

Pedagang asongan, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan yang mudah dibawa kemana-mana seperti di stasiun, terminal dan lain-lain.

Pedagang musiman, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan secara musiman

Sumber: http://ipsasyik.wordpress.com/2012/03/24/materi-pelaku-ekonomi/

Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh

negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang

tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi

kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide,

bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono,

1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan

secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar

dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro

Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949,

menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam

campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya

disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya

mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

2. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Pancasila

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang

sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45,

sistem perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33,

dan 34.

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi

Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi

ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk

rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

a) Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

b) Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia

dengan ciri-ciri positif Demokrasi Pancasila dipilih, karena memiliki ciriciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :

 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

 Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

 Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan

permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan

terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

 Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang

dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan

yang layak.

 Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

 Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan

sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan

umum.

 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri

utama sistem ekonomi Pancasila yaitu:

a) Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan

perusahaan swasta.

b) Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi

tetapi juga makhluk sosial.

c) Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau

pemerataan sosial.

d) Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang

tangguh.

e) Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang

kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.

3. Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free

fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan

adanya:

a) Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali

sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang

lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah

kaya dan miskin.b) Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan

sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk

berkembang dan bersaing secara sehat.

c) Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu

kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada

konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’

Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem

ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’,

namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak

pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an - tahun1957-an

merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian

Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga

mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an - masa orde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 - tahun 1965-an

sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi

pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

 Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha

pribumi.

 Program/ Sumitro Plan tahun 1951.

 Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak

memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

 Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan

bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusankeputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah

poitik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti

mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan,

seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha

mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerahdaerah, dan masalah politik sejenisnya. Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya

dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan

untuk kepentingan politik dan perang.

 Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet

yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari

13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah

disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas,

kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.

 Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang

memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping

putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada

kepentingan pemerintah dan negara.

 Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem

perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia

(liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di

Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukit-bukit

berikut:

 Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang

membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.

 Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.

 Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan

mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah

kembali.

Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan

penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat

itu, yakni sebesar 2,2%.

D. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang

sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang

sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 - 1965, semua tokoh negara yang

duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali

menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat

dalam UUD 1945.

Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi

Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan

ekonomi selanjutnya.

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan,

hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi.

Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk:

 Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem

perekonomian yang lama (liberal/ kapitalis dan etatisme/ komunis).

 Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi,

yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan

kegiatan ekonomi secara umum.

Tercatat bahwa :

 Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%

 Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%

 Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%

 Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima

tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan

sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai

pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada

mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi

pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar.

Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranyaadalah sebagai berikut :

 Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai

keadilan serta kualitas hidup

 Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan

 Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha

 Memperlakukan seluruh rakyat secara adil

Sumber: http://staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/08/Sistem-Perekonomian-Indonesia.pdf

Perkembangan Sistem Perekonomian

1. Perkembangan sistem politik dan pemikiran ekonomi

Struktur sosial feodal-kekuasaan raja-bangsawan yang absolut-diktaktor, menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian kebebasan berpikir masyarakat terpasung dan tertindas. Timbul pendobrakan terhadap kekuasaan raja yang absolut, ditandai dengan konsep kontrak sosial “social contract” yang salah satu asasnya adalah kesadaran bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadalian yang universal, berlaku untuk segala zaman serta semua manusia. Munculah semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan.

Pada gilirannya mempengaruhi perubahan sosial dan cultural masyarakat, ditandai dengan adanya kebebasan berpikir yang berkembang amat pesat dan sangat mempengaruhi gagasan dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Bersamaan dengan berkembang konsep negara baru timbul kebutuhan untuk mengatur kehidupan ekonominya.

Pada awalnya muncul Renaissance (1350-1600) dan reformasi (1500-1650), lalu aufklaerung “pencerahan” (1650-1800). Kemudian pada abad ini muncul pemikiran ekonomi merkantilisme “negara makmur-emasnya banyak-keuangan kuat sebagai simbul kekayaan dan kemakmuran” yang memunculkan kolonialisme, dimana negara kuat secara ekonomi apabila negara lain miskin.

1776 muncul faham psyokrat oleh Quesney bersamaan dengan Adam Smith yang menentang gagasan merkantilisme-kolonial dan feodalisme dan yang menentang hambatan-hambatan pemerintah. David home dan David Ricardo dengan faham ekonomi produksi-konsumsi-pertukaran/ perda-gangan yang mendukung semangat “laizzez faire, laizzer passer”-identik dengan kebebasan-kebutuhan, muncul faham dan sistem kapitalisme.

1818-1883, Karl Marx yang menentang ajararn kapitalisme-penindasan rakyat kecil dan buruh. Pandangan Marx terhadap negara bahwa negara itu hanya alat untuk menindas-mengatur kelas lainnya. Perlu adanya revolusi masa-sosialis/komunis untuk pemerataan hak dan kewajiban.

Pemikiran-pemikiran dibidang ekonomi akan mempengarui bentuk-bentuk pemerintahan. Yang kemudian berkembang faham demokrasi.

2. Pembagian sistem ekonomi

Sistem menunjuk kepada suatu kumpulan tujuan, gagasan, kegiatan yang dipersatukan oleh beberapa bentuk saling hubungan dan adanya ketergantungan yang terartur dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Sedang sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyara-katan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.

Dalam pengertian sistem sosial terkandung unsur :

a. Tujuan bersama dengan segala harapannya, dalam hubungannya dengan perekonomian, jelas tujuan bersama itu dimaksudkan ialah kemakmuran masyarakat.

b. Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu.

c. Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban, yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok satu dengan yang lain.

d. Otoritas, kepemimpinan, struktur kekuasaan untuk mengarhkan usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif-alternatif bagi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama mempergunakan alat-alat tersebut.

Kemakmuran masyarakat terutama menyangkut kegiatan yang paling esensial dari kehidupan sistem, yaitu produksi barang dan jasa, dan bagaimana barang dan jasa itu didistribusikan diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, dipertukarkan dan dikonsumsi, yang semuanya berkaitan erat dengan konsep pemilikan yang berlaku, kekuasaan pemerintahan negara dll.

Dalam pembentukan suatu sistem, tidak lepas dari pada pengaruh falsafah sosial pada sistem perekonomian. Falsafah sistem sosial disadari atau tidak diturunkan dari pandangan yang spesifik tentang manusia. Falsafah-falsafah itu dikenal dengan individualisme dan sosialisme.

Sistem perekonomian mengenal berbagai bentuk di berbagai negara sepanjang sejarah. Dalam klasifikasi ini tergantung pada cara bagaimana sistem itu membuat keputusan-keputusan dasar produksi, distribusi dan pertukaran serta konsumsi.

Atas dasar klasifikasi tersebut, ditemui bentuk-bentuk suatu sistem yaitu :

a. Sistem ekonomi pasar (kapitalisme)

Dalam mana pengambilan keputusan didistribusikan secara luas, atau lebih tepat diserahkan kepada semua individu. Dalam pemikiran sistem ini alat-alat dasar produksi dikuasai oleh swasta, maka produksi barang dan jasa secara maksimal akan tercapai bila campur tangan pemerintah ditiadakan atau dibatasi sedikit mungkin untuk memberi kesempatan kepada individu untuk menggunakan kekayaan dan daya kreatvitasnya dan atau tenaga kerjanya sebebas-bebbasnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi individu itu sendiri.

Dalam sistem liberal kapitalis atau sistem laissez faire menghendaki proses berdasarkan kekuatan atau mekanisme pasar dan perataan berdasarkan alokasi pasar dalam suasana usaha bebas dan perdagangan bebas atau sering disebut dengan ekonomi pasar.

Dasar teoritis ekonomi pasaran adalah persaingan bebas yang menggerakkan mekanisme pasar. Dalam hal ini penawaran dan permintaan bebas yang dilatarbelakangi motif keuntungan pada pihak produsen maupun konsumen, dalam hal menentukan harga-harga tentang berapa banyak jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Menurut sistem ini, yang menganggap kekuatan pasar bebas sebagai jalan terbaik bagi proses pencapaian kemakmuran dan alat alokasi yang paling tepat untuk perataan kekayaan, akan membawa perekonomian pada keseimbangan yang langgeng.

Ciri terpenting dari sitem perekonomian liberal adalah :

1). Alat produksi dimiliki oleh individu atau badan hukum. Hak milik perseorangan bersifat individualistis.

2). Produksi dilakukan oleh swasta berdasarkan kebebasan individu untuk menentukan usahanya sendiri dan kebebasan memilih pekerjaaanya sendiri atas inisiatif dan tanggungjawabnya sendiri, kebebasa membuat kontrak (jual-beli, sewa, pinjam dan perburuhan) dan kebebasan hak milik.

3). Motif perolehan laba adalah sebesar-besarnya merupakan dasar penentuan jenis dan jumlah barang yang diproduksi.

4). Pasar ditandai dengan persaingan bebas, dalam mana harga ba-rang ditentukan oleh interaksi atau mekanisme bebas antara penawaran dan permintaan atau dengan kata lain persediaan dan konsumsi.

5). Pada dasarnya negara tidak campur tangan dalam kehidupan eko-nomi. Tugasnya hanya menjaga tertib hukum yang menjamin kebebsan usaha setiap individu.

b. Sistem ekonomi perencanaan (sosialisme-komunis)

Dalam sistem ini pengambilan keputusan terkonsentrasi pada kelom-pok yang berkuasa. Dalam sosialisme itu untuk menyebut ajaran tentang gerakan yang umumnya menghendaki pemilhan alat produksi secara kolektif, dengan ekonomi berencana yang disusun, dilaksnakan dan dikontrol oleh kekuasaan pusat.

Dalam sistem ini menghendaki proses berdasarkan kekuasaan negara dan alokasi oleh pemerintah, dan karena itu mengharuskan perencanaan pusat (central planning) atau sering disebut dengan ekonomi berencana.

Dalam sistem ini pula, beranggapan bahwa kekuatan dan kekuasaan negara dapat membangun segala-galanya, demikian juga dengan alokasi semua barang-barang untuk kebutuhan ekonomis.

Ciri-ciri terpenting dalam sitem perekonomian sosialis :

1). Semua alat produksi dan sumber ekonomi dikuasai seluruhnya oleh negara, semua kekayaan adalah kekayaan sosial, hak milik seseorang atas alat produksi dan sumber ekonomi tidak diakui dan dimiliki secara kolektif.

2). Seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang-barang merupakan usaha bersama dibawah pimpinan dan pengwasan pemerintahan negara. Uasaha swasta tidak dikenal dan semua perusahaan adalah perusahaan swasta. Semua warga masyarakat adalah pekerja yang dibebani kewajiban turut serta dalam kegiatan ekonomi menurut kemampuan, dan setiap warga negara dijamin keperluan hidupnya menurut kebutuhan.

3). Jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditetapkan menurut cara pemerintah pusat atau badan pusat yang dibentuk pemerintah.

4). Sifat serba negara (etatisme) disamping produksi dan distribusi, juga mencakup pengaturan konsumsi dan penentuan harga barang menurut rencana dan penetapan pemerintah.

5). Negara adalah penguasa mutlak. Bahwa tidak ada milik perseo-rangan, kecuali atas barang-barang yang sudah dibagikan, tidak ada kebebasan mengusai barang yang dihasilkan dengan tenaga kerjanya sendiri, tidak ada kebebasan berusaha dan menentukan pekerjaan (sistem totaliter).

c. Sistem ekonomi campuran (dualisme)

Dalam sistem ini berusaha memadukan dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim di atas, dimana dalam menentukan suatu dasar sistem perekonomian suatu negara, berusaha membandingkan dan mengambil kebaikan-kebaikan dari kedua sistem tersebut. Dalam hal ini dibedakan dari suatu proses mana yang akan dikuasai oleh negara dan oleh swasta dalam rangka mencapai suatu kemakmuran masyarakat atau sering disebut dengan ekonomi kolektif atau ekonomi pasaran sosial.

Dalam sistem ini pula, kekuasaan pemerintahan negara dan kebebasan individu atau masyarakat berdampingan dalam kadar yang berbeda-beda sesuau dengan falsafah atau dasar sistem sosial masyarakat. Ada campuran yang lebih mendekati kapitalis karena kadar kebebasan relatif lebih besar. Ada pula campuran yang lebih mendekati sosialis karena kadar dan peranan pemerintah yang relatif besar dalam proses ekonomi.

Tapi dalam bentuk berbagai campuran, ini bersumber dari ekonomi bangsa, termasuk alat produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta disamping sumber-sumber tertentu yantg dikuasai oleh pemerintah pusat. Untuk itu dalam sistem ekonomi campuran paling tidak ada dua sektor, yaitu sektor negara (sektor pemerintah dan sektor publik) dan sektor swasta.

Sistem campuran melahirkan ekonomi pasaran sosial, yang memungkinkan terjadi persaingan dipasaran bebas, tapi bukan persaingan mati-matian, sedang campur tangan pemerintah dilancarkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar dipihak swasta (kapitalkisme), mengatasi krisis-krisis, dan membantu golongan yang secara ekonomis lemah.

Untuk itu nama lain yang identik dengan sistem ekonomi campuran adalah negara kemakmuran, negara kesejahteraan, demikrasi ekonomi dan masyarakat adil makmur.

3. Sistem Perekonomian di Indonesia

Pidato M. Hatta dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta, pada 3 Pebruari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian RI terpancang dalam UUD 1945 dalam bab “kesejahteraan sosial” pasal 33.

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan

b. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 ditetapkan sebagai berikut : “Dalam pasal 33 tercantun dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,. Kalau tidak, tanpuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebag itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pidato M. hata ini menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong adalah koperasi.

Sementara itu Soemitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di washinton, 22 Pebruari 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah macam suatu ekonomi campuran : Lapangan-lapangan tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha partikulir. Yang terkhi harus tunduk kepada pemerintah tentang syarat kerja, upah dan politik pegawai.

Namun meski sudah cukup jelas tentang sistem perekonomian Indonesia, dalam perkembangannya sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada ekonomi campuran, akan tetapi mengarh ke bentuk baru yang disebut Sistem ekonomi Pancasila. Yang kemudian dipertegas dalam GBHN. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

a). Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut :

1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4). Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pda lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

5). Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6). Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7). Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

8). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

b). Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut :

1). Sistem free fight liberalism, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.

2). Sistem etatisme, dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3). Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk yang merugikan masyarakat.

Dalam demokrasi dan ekonomi yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, dengan jelas dan tegas menolak individualisme yang sepenuhnya tak sosial, tak pernah menerima sistem kemasyarakatan yang sepenuhnya diabdikan kepada kepentingan individu-individu yang terlepas satu sama lain. Dan dalam alam pandangan Pancasila dan UUD 1945, maka keduanya yaitu individu dan masyarakat, berada dalam keselarasan dan keseimbangan, sebagai bagian dari keselarasan dan keseimbangan yang lebih besar.

Sumber: http://www.vilila.com/2010/03/perkembangan-sistem-ekonomi.html#ixzz2NheWyJ6r

Sistem Perekonomian

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Perekonomian terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Sistem ekonomi tradisional

Pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di produksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduannya.

Perekonomian pasar

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Perekonomian pasar campuran

Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

Franchising

Tentang Franchising:

Waralaba (Inggris: Franchising. Prancis: Franchise) adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. 

Definisi Franchise:

Menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan Waralaba ialah:

Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.

Contoh dari Franchise:

Seven Eleven

McDonald's

BurgerKing

CocaCola

PizzaHut

Keuntungan & Kelemahan:

Keuntungannya: 

Learning Curve yang singkat sehingga anda tidak perlu mengalami jatuh bangun atau kegagalan yang sudah dialami oleh pemberi bisnis franchise

Mengunakan jaringan nama yang sudah terkenal, sehingga memudahkan anda dalam memasarkan produk yang anda pasarkan tanpa memperkenalkan lagi

Mendapatkan bantuan memulai usaha,  memulai usaha tentu banyak kendala dibandingkan melanjutkan bisnis yang sudah berjalan  dan sebagai pembeli franchise kita sangat mengharapkan bantuan saat memulai dari si pemberi bisnis franchise yang telah kita beli

Jaminan supplai dan dukungan usaha lain, dengan membeli franchise berarti Anda mengharapkan dukungan dari franchisor anda, untuk produk anda akan selalu dijamin kontinyu dalam suplainya disamping dukungan dalam pemasaran, dukungan dalam training karyawan dsb

Kekuatan dalam kegiatan promosi yang efisien, kelebihan dalam bisnis bersama adalah efisiensi dalam promosi secara nasional

kerugiannya:

Bisnis franchise mungkin usaha yang dimiliki sendiri tetapi segala hal kebijakan masih diatur oleh si franchisor mungkin saja kita memiliki banyak ide untuk memajukan usaha tetapi tidak semudah itu dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat oleh si franchisor

Untuk memiliki sistem yang baku ,perlu adanya proses yang lebih birokrasi sebagai contoh jika anda ingin menambah barang dagangan kita tidak boleh semaunya  tentunya kita perlu ijin kepada si franchisornyaapakah kita diberikan ijin untuk bisa kita menambah barang dagangan atau tidak.

Manfaatnya:

Usaha waralaba asing di Indonesia pasti memberikan wawasan kepada pengusaha di Indonesia mengenai business model yang berwacana global. Edukasi yang sangat baik bagi wawasan bisnis lokal kita.

Franchise asing yang sistem bisnisnya sudah lebih siap, akan memberikan tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dan dampaknya akan memberikan perputaran penjualan (tentunya ekonomi) yang lebih baik buat perputaran ekonomi di Indonesia.

Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja juga akan jauh lebih maju.

Dampak pembelajaran terhadap teknis industri juga sangat baik untuk diteruskan pada kegiatan alih teknologi.

Dampak terhadap perdagangan kepada para suplier lokal akan lebih memberikan gairah lagi, yang nantinya membuat para suplier menjadi suplier berkelas global internasional. Bayangkan reputasi suplier lokal yang mempunyai track record sukses bekerjasama dengan merek internasional.

Maraknya franchise asing atau usaha multinational di Indonesia memberikan kesan bahwa negara Indonesia merupakan bagian dari negara maju. Hal ini akan meninggalkan kesan bahwa Indonesia adalah negara terkebelakang. Dan semakin banyak merek asing di Indonesia (ingat!: bahwa pemilik bisnisnya disini bukan orang asing, tetapi tetap orang lokal), akan memberikan kepercayaan bagi para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dampaknya adalah kemajuan ekonomi Indonesia.

Kiat-kiat untuk mempertahankannya:

Tidak sedikit investor yang sudah menjalankan bisnis waralaba, tetapi tidak tahu cara mempertahankannya. Sebagian merugi karena tak menguasai cara memenuhi harapan pelanggan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat membantu Anda mempertahankan bisnis waralaba Anda.

1. Pastikan Anda memiliki cukup uang untuk investasi. Tak hanya uang investasi, Anda juga memerlukan dana cukup sebagai cadangan jika Anda harus mengalami rugi. Dana tersebut juga termasuk dana cadangan hidup Anda sendiri selama 12 bulan ke depan.
2. Taati dan patuhi seluruh sistem waralaba dari pewaralaba. Pewaralaba adalah orang yang mengerti dan berpengalaman di bisnisnya. Mereka lebih paham dan telah jatuh bangun hingga mencapai kesuksesannya sekarang.
3. Jangan abaikan keluarga dan teman-teman Anda. Walau Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk menjalankan bisnis tersebut, tapi tetap sisihkan waktu untuk keluarga dan teman-teman Anda.
4. Perlakukan pelanggan dengan layanan terbaik. Jangan lupa senyum dalam melayani mereka, dan beri tahu mereka bahwa Anda senang berbisnis dengan mereka.
5. Libatkan diri dalam komunitas lokal setempat. Ikuti dan sponsori kegiatan-kegiatan lokal di sekitar gerai Anda, seperti kegiatan sosial, perayaan, acara sekolah, dll.
6. Selalu berkomunikasi dengan pewaralaba dan terwaralaba lain. Jagalah hubungan baik dengan mereka, dan jika ada masalah jangan disimpan sendiri saja. Sebaliknya, seorang pewaralaba juga selayaknya bersikap terbuka terhadap perkembangan gerai Anda. Ada baiknya jika Anda banyak bertanya dan menyampaikan keluhan atau kesenangan yang diperoleh dari menjalankan waralaba. Pewaralaba akan dengan senang hati menerima masukan dan membantu menyelesaikan masalah Anda.
7. Perhatikan detail gerai Anda. Masalah pembukuan harus cermat dan teliti, tidak boleh ada selisih uang walau hanya beberapa ratus rupiah. Tegaskan hal ini pada karyawan Anda. Uang sekecil apapun harus tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tekan biaya pengeluaran, dan maksimalkan pendapatan Anda.

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba
http://lindapushyy.blogspot.com/2012/11/franchising-asing.html

Perbedaan dari Perdagangan Internasional dan Pemasaran Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiranperusahaan multinasional.

Pemasaran Internasional adalah kegiatan Pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai Negara.[1]

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis.

Alasan setiap negara melakukan bisnis internasional

1. Spesialisasi antar bangsa – bangsa
Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu maka suatu Negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis yaitu :
a. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah diantara Negara-negara yang lain.
b. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara Negara-negara yang lain
c. Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya

· Keunggulan absolute (absolute advantage)
Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Disamping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksikan suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah.

· Keunggulan komperatif (comparative advantage)
Konsep Keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis Internasional. Yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu :
a. Ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah.
b. Mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal.
c. Kontinuitas penyediaan (Supply) yang lebih baik.
d. Stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik.
e. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik misalnya fasilitas latihan maupun transportasi.
Suatu negara pada umumnya akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar. Konsep tersebut akan dapat kita lihat dengan jelas dan nyata apabila kita mencoba untuk menelaah neraca perdagangan negara kita (Indonesia) misalnya. Dari neraca perdagangan itu kita dapat melihat komoditi apa yang kita ekspor adalah komoditi yang memiliki keunggulan komparatif bagi Indonesia dan yang kita impor adalah yang keunggulan komparatif kita paling lemah.

2. Pertimbangan pengembangan bisnis
Perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dalam suatu bisnis di dalam negeri seringkali lalu mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Hal ini akan menimbulkan beberapa pertimbangang yang mendorong mengapa suatu perusahaan melaksanakan atau terjun ke bisnis internasiional tersebut :
a. Memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan
b. Produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan mungkin sudah mengalami tahapan penurunan (decline phase) sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang (growth)
c. Persaingan yang terjadi di dalam negeri kadang justru lebih tajam katimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri
d. Mengembangkan pasar baru (ke luar negeri) merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru (di dalam negeri)
e. Potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestic

Faktor faktor yang mempengaruhi bisnis internasional

1. Kompetitif : jenis dan jumlah pesaing , lokasi dan kegiatan mereka
2. Distributif  : agen nasional dan internasional yang tersedia untuk mendistribusikan barang dan jasa.
3. Variabel ekonomi : GNP, biaya buruh perunit, dan pengeluaran konsumsi pribadi  yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis.
4. Sosioekonomi : karakteristik dan distribusi populasi manusia.
5. Keuangan : variable spt sukubunga, tingkat inflasi, perpajakan,
6. Legal : jenis hukum asing dan domestik yang beragam dan harus dipatuhi oleh perusahaan internasional.
7. Fisik : unsur alam spt topografi, Iklim dan sumber alam
8. Politik : elemen politik bangsa spt nasionalisme, bentuk   pemerintahan, dan organisasi Internasional
9. Sosiokultural : sikap, kepercayaan, pendidikan, dll  
10. Buruh/Tenaga Kerja : komposisi, keahlian
11. Teknologi : keahlian dan peralatan teknis yang mempengaruhi bagaimana sumber sumber diubah menjadi produk.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_internasional

http://thestoryofwhiteandfat.blogspot.com/2010/11/karakterstik-yang-mempengaruhi-bisnis.html

http://candygloria.wordpress.com/2010/12/15/bisnis-internasional/

It's About Me

Nama saya Doddy Prayogo, lahir di Bogor 9 Agustus 1994 saat itu hari selasa. Terlahir sebagai anak pertama memiliki adik laki-laki, saya ini punya kebiasaaan bermain game dan memiliki hobi bermain game selain itu juga hobi menggambar meski gambarnya jelek. Bahasa favorit bahasa inggris meski grammar masih acak acakan dan juga suka bernyanyi walau hanya di kamar mandi. Yang paling saya tidak suka adalah orang yang egois tapi saya sendiri juga orang egois, saya pernah berfikir bahwa penderitaan terberat seseorang bukanlah kematian bukan sakit juga bukan kehilangan harta tapi kehilangan orang yang disayang. Saya juga suka naik motor yang kecepatannya tinggi tapi tidak bisa mengebut. Saya  itu orangnya suka lupa, pernah waktu itu saya ingin cerita kepada teman, padahal ceritanya seru tapi saat ingin menceritakannya saya tiba tiba lupa dan tidak jadi cerita. Saya menjalani kehidupan dengan riang gembira dari TK selama 2 tahun di 3 TK yang berbeda, SD 6 tahun padahal hampir ganaik dikelas 5, SMP 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma jurusan Akuntansi, semoga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar "aamiin". Dan yang terakhir tentang saya, saya itu orangnya pemalas, kalo ada tugas suka malas lalu ditampah suka lupa jadi tugas sering telat dibuat. Itulah saya, Doddy Prayogo, walaupun saya serba kekurangan tapi yang penting saya orangnya jujur tapi kadang-kadang. Terima kasih sudah membaca.